Parepare, Netral.co.id – Dalam pembekalan penguatan tata kelola keuangan daerah yang digelar Pemerintah Kota Parepare, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, menyampaikan kritik konstruktif terhadap fenomena pejabat yang ingin menduduki jabatan, namun tidak memiliki keberanian mengambil keputusan dan menanggung risiko jabatan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala OPD, sebagai bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kalau tidak paham aturan dan tidak mau mengambil risiko, jangan pegang jabatan kepala OPD. Banyak yang mau jabatan, tapi tidak mau tanggung jawab dan tidak mau ambil risiko. Jabatan itu bukan hanya fasilitas, tapi amanah yang harus dijalankan dengan keberanian.”

Dr. Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pejabat Harus Berani, Bukan Ragu-ragu

Dirjen menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, seorang kepala OPD tidak boleh bekerja setengah hati atau hanya bergantung pada staf. Ketidakmampuan memahami regulasi dan ketakutan mengambil keputusan sering menyebabkan stagnasi dan hambatan dalam pelayanan publik.

“Kalau ragu-ragu ada dua kemungkinan: tidak paham atau tidak mau ambil risiko. Dua jenis ini sebaiknya tidak usah menjabat kepala OPD.”

Dirjen Fatoni

Pernyataan tersebut disampaikan dengan tegas namun edukatif, memberikan dorongan bagi para pejabat agar meningkatkan kapasitas, memahami aturan, dan siap menghadapi konsekuensi jabatan.

Risiko Jabatan adalah Bagian dari Tanggung Jawab

Dalam pemaparannya, Dirjen menjelaskan bahwa setiap kebijakan memiliki tingkat risiko, namun risiko tersebut harus dikelola dengan benar melalui pemahaman regulasi, dokumentasi yang tepat, serta keberanian moral.

Beliau menegaskan bahwa pejabat yang hanya memanfaatkan jabatan sebagai status sosial tanpa kesiapan memikul risiko adalah ancaman bagi tata kelola pemerintahan.

“Pejabat itu harus loyal, total, dan berintegritas. Tidak bisa hanya menerima gaji dan fasilitas, tetapi menghindar ketika diminta menjalankan tugas dan mengambil keputusan penting.”

Pesan untuk OPD: Tingkatkan Kompetensi, Jangan Pasif

Dirjen juga menyoroti fenomena pekerjaan program dan anggaran yang sering didelegasikan kepada staf atau honorer tanpa pengawasan yang cukup.

“Banyak kasubag program tidak hadir, banyak kepala OPD serahkan pekerjaan ke staf atau honorer. Padahal pengelolaan anggaran itu adalah tanggung jawab kepala OPD, bukan honorer.”

Ia meminta seluruh kepala OPD untuk meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan membaca regulasi.

Wali Kota Parepare Apresiasi Ketegasan Dirjen

Wali Kota Parepare menyambut baik penegasan tersebut sebagai momentum memperkuat disiplin kerja dan kualitas kepemimpinan di jajaran pemerintah daerah.

“Amanah jabatan menuntut keberanian dan kesiapan. Arahan Bapak Dirjen menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jabatan itu bukan tempat bersembunyi, tetapi tempat mengambil keputusan demi pelayanan masyarakat.”

Arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah menjadi penguatan moral dan profesional bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang berani, kompeten, responsif, dan tidak alergi terhadap tanggung jawab.