Netral.co.id, Makassar – Kepala Dinas Pertanahan Makassar Akhmad Namsum menyatakan masih ada 4.000 aset Pemkot Makassar belum bersertifikat. Dari 4.600 aset tercatat di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, hanya 600 memiliki sertifikat.

Hal tersebut menjadi tugas besar bagi pemkot khususnya Dinas Pertanahan Makassar. Ditakutkan, ini menjadi peluang oknum tertentu menyerobot lahan milik pemerintah.

“Dari 4.600 aset yang tercatat sudah ada 600 bersertifikat. Artinya masih ada 4.000 belum memiliki alas hak,” kata Akhmad kepada awak media, Selasa 13 Desember 2022.

Ia mengakui progres pensertifikatan aset dari tahun ke tahun sangat lambat. Sejak berdirinya Dinas Pertanahan Makassar pada 2017, baru 37 aset disertifikatkan.

Namun, saat diberikan amanah memimpin Dinas Pertanahan pada awal Januari 2022, penerbitan alas hak terhadap aset pemerintah menjadi fokusnya.

“Sebelumnya urusan pertanahan ada di beberapa OPD. Dari 4.000 lebih sebagian besar adalah jalanan, fasum- fasos, sekolah masjid,” katanya.

Tahun ini, Dinas Pertanahan Makassar menarget 80 aset untuk disertifikatkan hingga akhir tahun. Progresnya lumayan bagus, dimana pada HUT Makassar 9 November lalu ada 23 aset berhasil diamankan.

Sehingga total aset yang bersertifikat pada saat itu sudah 40 lebih. Ia berharap 80 sertifikat tersebut bisa terpenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan.

“Kita harap bisa capai target bahkan lebih, karena dalam waktu dekat akan ada lagi sertifikat yang akan terbit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Dalam waktu dekat, sertifikat lahan di Karebosi akan terbit. Dua pekan lalu BPN telah melakukan pengukuran atas usulan dari Dinas Pertanahan Makassar.

“Semoga segera terbit (sertifikatnya) karena pak wali akan mempercantik karebosi untuk difungsikan lebih baik,” katanya. (*)