Makassar, Netral.co.id – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas, kembali menyapa konstituennya dalam reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026, Kamis 12 Februari 2026.

Kegiatan reses tersebut menjadi agenda wajib bagi setiap anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat. Eric mengunjungi daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.

Pada hari yang sama, ia menggelar reses di tiga titik, yakni Jalan Bau Massepe, Kelurahan Bulogading; Jalan Gunung Nona, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang; serta Jalan Gunung Lokon Poros, Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar.

Sejumlah aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan drainase, penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga penerangan jalan umum.

Terkait drainase, Eric menilai beberapa saluran air perlu segera direkonstruksi karena usia yang sudah lama dan tidak lagi memadai menampung debit air, terutama saat musim hujan.

“Ada drainase yang memang perlu direkonstruksi karena usianya sudah lama. Dikhawatirkan tidak lagi berfungsi optimal sehingga rawan terjadi banjir,” ujarnya.

Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar itu, perbaikan drainase harus menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.

“Saya ingin mengetahui secara detail titik-titik drainase yang kondisinya buruk agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Selain itu, persoalan penyaluran bansos juga menjadi keluhan dominan warga. Sejumlah masyarakat mengaku belum pernah menerima bantuan meskipun masuk kategori keluarga kurang mampu.

Eric menyatakan akan mengawal proses pendataan ulang bersama Dinas Sosial Kota Makassar agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Kita perlu pendataan ulang. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait teknis pendataan di lapangan,” ujarnya.

Adapun terkait lampu jalan, Eric mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pemasangan tambahan penerangan di sejumlah lorong, khususnya di Kelurahan Lariangbangi.

“Kalau tidak dipasang, dikhawatirkan rawan tindak kriminal. Ini harus kita antisipasi bersama agar warga merasa aman dan nyaman,” tuturnya.

Ia menegaskan seluruh aspirasi warga akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Makassar.