Jakarta, Netral.co.id – Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia memunculkan persoalan baru terkait pembiayaan selisih harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penanggung selisih harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, yang tidak mengalami kenaikan meski harga minyak global meningkat signifikan.

Menurut Bahlil, pembahasan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah, kata dia, tengah mencari formulasi yang dinilai adil dan berkelanjutan.

“Pembahasan ini melibatkan badan usaha, termasuk swasta. Kami sedang mencari formulasi yang baik dan bijaksana,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (6 April 2026).

Keputusan untuk menahan harga BBM nonsubsidi sebelumnya diambil oleh PT Pertamina (Persero) meski harga minyak dunia telah melampaui US$100 per barel. Sementara dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan pada kisaran US$70 per barel.

Selisih harga tersebut menimbulkan beban tambahan yang belum sepenuhnya memiliki skema penanggung yang jelas. Dalam kondisi normal, kenaikan harga minyak biasanya diikuti penyesuaian harga jual BBM. Namun, ketika harga ditahan, selisih tersebut harus ditanggung oleh pihak tertentu.

Sejumlah opsi pun mengemuka, termasuk kemungkinan keterlibatan badan usaha swasta dalam menanggung sebagian beban tersebut. Namun, skema ini dinilai membutuhkan insentif yang memadai agar tidak mengganggu keberlanjutan bisnis pelaku usaha.

Bahlil menegaskan pemerintah memahami kondisi masyarakat di tengah fluktuasi harga energi, sehingga kebijakan penahanan harga diambil dengan mempertimbangkan daya beli. Meski demikian, ia belum memastikan kapan keputusan final terkait skema pembiayaan akan diumumkan.

“Kami masih melakukan penghitungan dan pembahasan. Nanti akan kami sampaikan jika sudah final,” katanya.

Situasi ini mencerminkan dilema kebijakan energi antara menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan memastikan keberlanjutan fiskal serta iklim usaha di sektor hilir migas. Di tengah tekanan harga global, pemerintah dituntut menemukan titik keseimbangan yang tidak membebani satu pihak secara berlebihan.