Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dorong Pemanfaatan Fasilitas Negara

Deddy menilai, berbagai gedung pemerintahan yang telah dibangun di IKN perlu segera dimanfaatkan agar tidak terbengkalai dan membebani anggaran negara melalui biaya perawatan.

“Saya berharap supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan?” ujarnya.

Ia menegaskan, membiarkan fasilitas negara yang sudah jadi namun tidak digunakan merupakan bentuk inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Usul Wapres dan Menteri Pindah Bertahap

Politikus PDI Perjuangan itu bahkan secara tegas mengusulkan agar Wakil Presiden dan sejumlah menteri mulai berkantor di IKN.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi awal untuk menghidupkan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

Skema Bertahap dan Rotasi Pejabat

Sebagai langkah awal, Deddy mengusulkan skema bertahap dengan menempatkan pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) untuk berkantor di IKN secara bergiliran.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menjadi pionir dalam penerapan skema tersebut.

Sorotan Efisiensi Anggaran

Deddy menilai, tanpa pemanfaatan yang jelas, pembangunan IKN berisiko menjadi beban fiskal karena biaya perawatan gedung tetap harus dikeluarkan.

“Tolong kita utilisasi. Jahat kita sama rakyat kalau barang sudah berdiri tapi tidak digunakan,” tegasnya.