Dompu, Netral.co.id – Direktur Insan Ulil Albab, Ajunnarfid, mendesak Bupati Dompu, Bambang Firdaus (BBF), untuk menindak tegas dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum juru pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) di lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).

Menurut Ajun, pajak merupakan sektor krusial bagi daerah. Ia menyoroti bahwa kontribusi PBB secara nasional mencapai Rp764,07 miliar atau 101,22 persen per tahun, sehingga setiap rupiah yang dipungut seharusnya masuk ke kas negara maupun daerah.

“Lebih-lebih instansi (Bappenda) yang menangani pajak tersebut. Kalau ada pungutan yang tidak masuk ke kas daerah, itu jelas merugikan,” kata Ajun kepada Netral.co.id Kamis 11 September 2025.

Ia menduga adanya pembiaran dari Kepala Bappenda Dompu terhadap praktik pungli yang dilakukan di lapangan.

“Kepala Bappenda harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan hasil pungutan pajak. Bukan saja merugikan daerah, tetapi juga masyarakat,” tegasnya.

Ajun yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Dompu Raya 2022–2023 itu meminta agar Bupati segera turun tangan menindaklanjuti kasus ini.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang menjadi korban.

Hal senada disampaikan mantan Kepala Desa Bara, Andi Aswan. Ia menilai Bappenda Dompu selama ini kurang melakukan pengawasan terhadap juru pungut pajak di desa dan kelurahan.

“Bappenda tahunya hanya menargetkan persentase ke desa atau kelurahan, sebatas itu saja. Tidak pernah turun lapangan untuk melakukan pengontrolan,” ujar Andi Aswan kepada Netral.co.id Kamis, 11 September 2025.

Ia menduga persoalan ini muncul akibat adanya pembiaran dari pihak Bappenda. Untuk mencegah masalah serupa terulang.

Ia menyarankan agar setiap desa dan kelurahan memiliki petugas khusus yang ditugaskan secara resmi untuk mengawasi proses pemungutan pajak.

“Wajib ada pengontrolan saat pemungutan pajak berlangsung agar tidak menjadi masalah seperti sekarang,” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bappenda Dompu belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli tersebut.