Makassar, Netral.co.id — Pimpinan Bapemperda DPRD Sulsel, Dr. H. Saharuddin dan Yeni Rahman menghadiri Focus Group Discussion (FGD) membahas hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Dra. Imelda, M.AP, serta dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, Dr. Jayadi Nas, Kepala Kanwil BPJS Sulawesi–Maluku, Mintje Wattu beserta jajaran, serta perwakilan Pemprov Sulsel dari Biro Hukum, Alfatah, SH, MH, dan staf Setwan, Dr. Wara.

Menurut Imelda Ranperda ini telah sejalan dengan program strategis nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ia menegaskan, FGD ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan terkait materi muatan Ranperda, khususnya mengenai mekanisme sharing pembiayaan dalam optimalisasi cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan.

Kelompok ini akan ditanggung melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota. Dengan optimalnya coverage, diharapkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulsel dapat ditekan.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Dr. Saharuddin menekankan bahwa dimasukkannya kelompok rentan sebagai fokus penerima manfaat merupakan wujud komitmen DPRD menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

“Hal ini sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, di Jakarta.

Sementara itu, Yeni Rahman menilai kegiatan ini sangat strategis untuk menyempurnakan Ranperda yang sudah lama dibahas pada periode sebelumnya. Ia menegaskan, arah pembentukan perda ke depan harus menghasilkan regulasi yang benar-benar berkualitas dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Banyak perda telah dihasilkan, namun belum efektif. Karena itu, kita harus mencermati dan membahas lebih detail agar produk DPRD dapat dirasakan nyata manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Perwakilan BPJS dalam kesempatan itu juga memaparkan data yang menunjukkan masih perlunya upaya maksimal dari seluruh stakeholder, terutama intervensi pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan peran serta memastikan target sejalan dengan program strategis nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.