Pangkep, Netral.co.id, – Pemerintah Kabupaten Pangkep terus mendorong masyarakat, khususnya petani dan peternak, untuk mengikuti program asuransi guna meminimalkan kerugian akibat bencana alam dan serangan hama. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), dalam kegiatan sosialisasi asuransi pertanian yang digelar di gedung bundar rujab bupati, Rabu 30 Juli 2025.

Dalam sambutannya Bupati Pangkep MYL menyampaiakan, Dengan adanya asuransi ini sangat membantu masyarakat kabupaten pangkep yang lahannya terkena bencana.

“Tahun lalu, ada kurang lebih 200 juta angkanya, masyarakat kabupaten pangkep menerima jaminan dari hasil asuransi ini. Dan tahun sebelumnya diangka 1 milyar 100 juta, yang menerima bantuan dari asuransi ini,” jelasnya.

Program asuransi ini mencakup berbagai risiko yang umum dialami petani seperti banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, tahun ini Pemkab Pangkep juga memperluas cakupan perlindungan, tidak hanya pada lahan pertanian, tetapi juga mencakup petani dan peternaknya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Andi Sadda, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana dan gangguan hasil tani.

Tahun ini dari total 16.832 hektare lahan pertanian, 50 persen petani kita mengasuransikan lahannya. Bukan cuma lahannya, tahun ini juga mengasuransikan petaninya.

“Jadi semua aman, mulai dari lahannya, ternaknya, orangnya, kita asuransikan semua. Ini program pemerintah khususnya bupati untuk mengurangi resiko kerugian dan membantu masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa premi asuransi sangat terjangkau. Untuk asuransi pertanian, petani hanya membayar Rp36.000 per hektare, sementara untuk asuransi peternakan dikenakan Rp200.000 per ekor per tahun.

Program ini dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi petani menghadapi risiko di tengah kondisi iklim yang tidak menentu, sekaligus sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. (*)