Makassar, Netral.co.id — Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menggelar kegiatan reses di Jalan Domba, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri warga setempat yang memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan persampahan hingga kebutuhan sekolah luar biasa (SLB).

Lurah Maricaya, Irwan Darwis, berharap kehadiran wakil rakyat di tingkat provinsi dapat membawa solusi atas sejumlah persoalan di wilayahnya.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan di wilayah ini bisa mendapat perhatian dan solusi dari Pak Kadir Halid selaku wakil rakyat kita di DPRD Sulsel,” ujarnya.

Salah satu isu yang mencuat adalah layanan persampahan. Menanggapi hal itu, Kadir Halid menyinggung program sampah gratis yang digagas Wali Kota Makassar. Menurutnya, program tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Program sampah gratis dari Pak Wali Kota ini dilakukan secara bertahap. Namun yang utama bukan sekadar gratisnya, melainkan pelayanannya yang harus maksimal. Di sini motor sampah baru ada empat unit, tentu itu masih kurang. Harapan kita ke depan bisa bertambah,” kata Kadir.

Ia menegaskan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan diperjuangkan oleh anggota DPRD Kota Makassar. Sementara untuk kewenangan pemerintah provinsi, dirinya siap mengawal dan memperjuangkannya di DPRD Sulsel.

Dalam sesi dialog, Dewi Nurhaini juga menyampaikan aspirasi terkait pendidikan inklusif dan kondisi SLB swasta. Ia menyoroti belum tersedianya guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Sekolah inklusif ini belum menyiapkan guru pendamping untuk SLB. Saya meminta agar di tahun ajaran baru ini paling tidak pemerintah menyiapkan guru pendamping,” ujar Ketua Komisi DPRD Sulsel itu.

Dewi juga mengungkap kondisi SLB swasta di sekitar Jalan Pongtiku dan Jalan Cendrawasih yang kerap terdampak banjir saat hujan turun. Ia meminta bantuan pemerintah untuk peningkatan infrastruktur SLB Cendrawasih Makassar, yang disebutnya sebagai SLB pertama di Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kadir Halid berjanji akan menindaklanjuti laporan warga. Ia menyatakan akan mengunjungi langsung SLB di Cendrawasih dan melaporkan kondisinya ke Dinas Pendidikan Sulsel.

“Sekarang memang sekolah swasta juga mendapat bantuan dari pemerintah provinsi, karena banyak swasta yang hidupnya kembang kempis. Tahun ini ada sekitar Rp10 miliar yang dialokasikan. Termasuk soal guru pendamping, ini harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.

Reses tersebut menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memastikan aspirasi warga dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan, baik di tingkat kota maupun provinsi.