Makassar, Netral.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan Kota Makassar kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat kunjungan kerja ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).

Munafri menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pulau, mulai dari pasokan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan. Ia mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di salah satu pulau sebagai pusat pendidikan terpadu dari tingkat SD hingga SMA.

“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah tanpa terhenti. Tentunya harus ditunjang listrik dan infrastruktur lain,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta perhatian lebih terhadap layanan kesehatan serta insentif bagi tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah kepulauan yang termasuk kategori daerah 3T. Saat ini, delapan pulau berpenghuni di Makassar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang rentan terganggu distribusi solar.

Di sisi lain, Munafri menyoroti persoalan sampah di perkotaan. TPA Antang yang menampung timbunan sampah puluhan tahun dengan luas 19 hektare dan tinggi 16–17 meter dinilai berisiko bagi lingkungan. Pemkot, katanya, tengah mencari teknologi tepat, termasuk menunggu kepastian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai program nasional.

“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Kami hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber,” jelasnya.

Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain mengoptimalkan TPS 3R, memperkuat bank sampah, serta melibatkan SKPD, partai politik, dan masyarakat dalam pembinaan di tingkat RT.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan dukungan pemerintah pusat dalam mencari solusi strategis. Salah satu langkah yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator berkapasitas minimal 1.000 ton per hari di berbagai daerah.

“Skema baru akan lebih menarik bagi investor karena tidak lagi bergantung pada tipping fee. Listrik hasil pembakaran sampah langsung diserap PLN dengan harga jual kompetitif,” ungkapnya.

Eddy menyebut langkah ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia memastikan aspirasi Pemkot Makassar akan ditindaklanjuti dalam agenda pembangunan nasional.

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran MPR RI, termasuk Staf Khusus Khairurrizqo, Rizki Al Jufri, dan Staf Ahli Edi Agus, sementara dari Pemkot hadir Sekda Kota Makassar, Zulkifly Nanda, serta Kadis Lingkungan Hidup, Helmy Budiman.