Bantaeng, Netral.co.id – Aksi demonstrasi dengan cara menutup jalan di depan Kantor Bupati Bantaeng oleh kelompok Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIP) menuai penolakan dari masyarakat.

Pada hari keempat aksi, Kamis 4 September 2025, puluhan ibu-ibu bersama organisasi masyarakat (ormas) turun tangan menghadapi massa buruh.

Warga yang didominasi ibu-ibu mengaku menjadi korban langsung dari penutupan jalan nasional yang sudah berlangsung tiga hari terakhir.

Mereka menilai aksi tersebut mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, hingga pelayanan publik.

“Kami ini pedagang, pelaku UMKM, istri dari sopir, kurir, dan para pekerja serta pengguna jalan yang terganggu dengan demo tutup jalan ini.

Belum lagi orang dari luar karena ini jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten,” ujar Nona, salah satu warga yang ikut turun ke jalan.

Selain warga, kelompok ormas Gerakan Peduli Pembinaan Masyarakat (GPPM) Bantaeng juga turun tangan.

Ketua GPPM Bantaeng, Sirajuddin, menyebut aksi blokade jalan telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.

“Terganggunya transportasi umum dan pribadi, terhambatnya pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan perkantoran, penurunan aktivitas ekonomi, hingga terganggunya proses belajar mengajar,” kata Sirajuddin dalam rilisnya.

Meski sempat berhadapan langsung dengan massa buruh, Sirajuddin menegaskan pendekatan yang digunakan tetap humanis dan religius. Tujuannya untuk menghindari gesekan yang bisa berujung keributan.

“Tujuan utama kita membuka jalan secara damai melalui pendekatan sosial dan spiritual yang menyentuh para peserta aksi. Alhamdulillah berhasil,” ungkapnya.

Protes keras warga akhirnya membuat sebagian jalan nasional dibuka kembali. Meski demikian, aksi demonstrasi buruh tetap berlanjut hingga selesai dalam kondisi aman dan damai.