Netral.co.id, Makassar – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat optimis dengan penggunaan metode pembayaran qris dan virtual account akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Karena selain kemudahan, kenyamanan, dan tentunya transparansi akan muncul di sana, pada intinya tidak ada dusta diantara kita,” kata Abdul Hayat saat membuka acara sosialisasi tata cara pengunaan qris dan virtual account, Makassar, Jumat 27 Mei 2022.

Abdul Hayat menyampaikan apresiasi atas inovasi tersebut, dan diyakini akan mampu membangun kerjasama dengan baik. Bahkan kata dia, ini akan efektifkan pekerjaan serta yang paling penting bagaimana out camp bukan output.

“Ini termasuk inovasi terbaru dari Pemprov Sulsel di dalam memperkuat poin of zero. Dan milenial ini salah satunya adalah dengan menggunakan barcode untuk membayar pajak, retribusi tidak perlu lagi dikunjungi. Selain mudah, hemat, transparan, dan itu yang terpenting,” jelas mantan Direktur Kemensos RI itu.

Baca Juga: Abdul Hayat Siap Jalankan Amanah Menpan RB untuk ASN di Sulsel

Sementara itu, Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel, Darmayani mengaku, pihaknya akan melakukan pembayaran retribusi secara digital atau secara non tunai tapi memaksimalkan juga yang non digital. Sehingga nanti pada tahun 2025 tidak ada lagi pembayaran secara tunai untuk lingkup Pemprov Sulsel.

Selain itu, dianggap penting juga soal regulasi di Pemprov Sulsel karena selama ini, seperti dokumen-dokumen pemungutan pajak dan retribusi masih secara manual dan itu secepatnya harus dirubah dengan administrasi secara digital.

“Tujuan utama dialihkan ke digital adalah transparansi, selain modernisasi dalam pelayanan juga transparansi, akuntabilitas pemerintah dan tentu bertujuan keterbukaan. Karena kita didukung oleh Bank Indonesia dan Bank Sulselbar,” bebernya.

Ditempat yang sama, Asisten Direktur Bank Indonesia (BI), Andri Defi Ika Puspita Sari mengaku, tentu pihaknya mengapresiasi Pemprov Sulsel yang pada hari ini telah melakukan acara tersebut yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Sulselbar.

“Kita akan mencari strategi untuk mengedukasi masyarakat agar berubah dan membayar secara non tunai. Jadi, pegawai Pemda ini akan menjadi model (contoh) untuk melakukan pembayaran non tunai, kemudian pegawai Pemda ini yang akan sharing kepada lingkungan sekitar ditambah lagi dengan mereka memanfaatkan kanal media sosial mereka,” ucapnya.

Menurut dia, saat ini sudah dilakukan di 24 kabupaten kota se-Sulsel dan lingkup Pemprov Sulsel. Ketiga pihak antara Bapenda Sulsel, Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasistensi dan mengkoordinasikan kegiatan seperti ini di kabupaten kota se-Sulsel.