Proyek Panas Bumi Telaga Ranu Tuai Kontroversi, Izin PT Ormat Dipersoalkan dari Isu Ekologi hingga Solidaritas Palestina

Investasi anak usaha perusahaan Israel, PT Ormat Geothermal Indonesia, dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara, terus menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

Investasi anak usaha perusahaan Israel, PT Ormat Geothermal Indonesia, dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara. (Foto: dok)

Halmahera Barat, Netral.co.id – Investasi anak usaha perusahaan Israel, PT Ormat Geothermal Indonesia, dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Telaga Ranu, Halmahera Barat, Maluku Utara, terus menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

Per Februari 2026, proyek tersebut tetap berjalan meskipun mendapat desakan penghentian dari aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat sipil.

Ditetapkan sebagai Pemenang Lelang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu. Penetapan itu menjadikan perusahaan tersebut sebagai pengembang resmi proyek energi terbarukan di kawasan tersebut.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terkait kritik dan desakan pencabutan izin yang berkembang.

Penolakan dari Aktivis dan Warga

Penolakan keras datang dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara, yang menilai proyek panas bumi tersebut berpotensi merusak ekosistem dan mengancam ruang hidup masyarakat setempat.

Menurut Jatam, kawasan Telaga Ranu memiliki fungsi ekologis penting yang harus dilindungi. Mereka mendesak pemerintah mencabut izin proyek demi mencegah potensi dampak lingkungan jangka panjang.

Sorotan Moral dan Politik Luar Negeri

Kritik juga disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Lembaga tersebut menilai keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dapat memunculkan persoalan etika dan melemahkan posisi moral Indonesia di mata internasional, terutama terkait sikap resmi pemerintah yang konsisten mendukung Palestina.

Isu ini kemudian berkembang tidak hanya sebagai persoalan investasi dan energi, tetapi juga menyentuh dimensi solidaritas kemanusiaan dan konsistensi kebijakan luar negeri.

Proyek Tetap Berjalan

Meski penolakan terus bergulir, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk membatalkan atau meninjau ulang izin proyek. Dengan demikian, proyek PLTP Telaga Ranu masih berada dalam jalur implementasi sesuai hasil lelang yang telah ditetapkan.

Situasi ini memperlihatkan tarik-menarik antara agenda transisi energi, perlindungan lingkungan, serta dinamika sentimen politik dan moral di tengah isu global yang sensitif.

Comment