Makassar, Netral.co.id — Ketegangan hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng dan DPRD Soppeng di Sulawesi Selatan dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Konflik yang dipicu oleh polemik penempatan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut disebut dapat menghambat eksekusi berbagai program strategis yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Membaca Soppeng Kontemporer” yang digelar di Makassar, Selasa (10/2/2026). Pengamat Sosial Politik, Andi Luhur Prianto, menilai eskalasi konflik antara eksekutif dan legislatif di Soppeng menunjukkan dinamika politik yang mengkhawatirkan.

Menurut Andi Luhur, Soppeng yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan kultur politik yang relatif harmonis, kini menghadapi krisis nilai kebudayaan yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian persoalan secara informal.

“Kita surplus politisi, tetapi justru mengalami krisis kebudayaan yang biasanya mampu menjadi instrumen penyelesaian masalah secara informal. Situasi ini berbahaya jika tidak segera dicarikan jalan keluar,” ujar Andi Luhur.

Ia mendorong adanya format rekonsiliasi yang jelas atau penempuhan jalur hukum oleh para pihak yang berkonflik agar tidak terjadi kebuntuan berkepanjangan dalam pengambilan kebijakan publik.

Andi Luhur juga menyoroti peran Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, sebagai figur strategis yang diharapkan mampu membangun jembatan komunikasi dan rekonsiliasi antara eksekutif dan legislatif.

“Wakil bupati memiliki posisi yang cukup netral dan strategis untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, sehingga roda pemerintahan bisa kembali fokus pada pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Indeks Politica Indonesia (IPI), Asratillah, mengingatkan bahwa capaian positif pembangunan Soppeng dalam lima tahun terakhir terancam tereduksi apabila konflik politik ini terus berlanjut.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Soppeng berada di kisaran 73, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,11 persen.

“Prestasi pembangunan ini bisa terancam sia-sia jika konflik antara Pemkab dan DPRD tidak segera diselesaikan. Dampaknya dapat berupa deadlock kebijakan, di mana keputusan publik yang membutuhkan kecepatan justru terhambat,” jelas Asratillah.

Ia memetakan setidaknya tiga risiko besar yang berpotensi muncul akibat konflik berkepanjangan tersebut. Pertama, terganggunya netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang berisiko terseret ke dalam pusaran kepentingan politik elite.

Kedua, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, munculnya fenomena kelelahan politik di tengah masyarakat.

“Masyarakat akan jenuh menyaksikan konflik elite yang tidak memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka,” ungkapnya.

Diskusi tersebut menyimpulkan perlunya forum rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak netral guna meredam ketegangan dan mengembalikan fokus pemerintahan daerah pada agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat.