Netral.co.id — Krisis hunian nasional kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sekitar 29 juta warga Indonesia hingga kini belum memiliki rumah. Fakta tersebut menegaskan besarnya pekerjaan rumah pemerintah sekaligus membuka ruang keterlibatan lintas sektor untuk menekan backlog perumahan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai penyelesaian persoalan perumahan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Ia mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sektor swasta agar target pembangunan hunian rakyat dapat tercapai lebih cepat.

“Termasuk BUMN-BUMN dan seluruh stakeholder. Kalau ini dikerjakan bersama dan dibagi perannya secara merata, saya kira target pengurangan backlog itu bisa kita capai,” ujar Andi Iwan dilansir dari detiknews, Minggu (21/12/2025)*, Minggu (21/12/2025).

Anggota DPR RI Dapil Sulsel II itu juga menekankan pentingnya kepatuhan pengembang swasta terhadap aturan hunian berimbang. Menurutnya, skema tersebut menjadi instrumen penting agar pembangunan perumahan komersial tetap sejalan dengan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Andi Iwan menyebut pemerintah daerah memiliki peran strategis dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif yang dimiliki daerah maupun kementerian dan lembaga. Lahan tersebut, kata dia, dapat dioptimalkan menjadi kawasan permukiman yang pembangunannya diintervensi melalui APBN.

“Kalau kementerian-kementerian dan pemerintah daerah bisa membuka lahan-lahan yang tidak terpakai atau tidak produktif, itu bisa dijadikan permukiman dan dibangun secara bertahap. Ini salah satu cara konkret yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Legislator Fraksi Gerindra itu menilai progres pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun ini relatif lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan backlog akan terus membesar seiring pertumbuhan penduduk jika tidak ditangani secara kolaboratif dan berkelanjutan.

“Dengan laju pertumbuhan populasi, kita harapkan gap backlog ini jangan semakin jauh. Karena itu, semua pihak harus terlibat aktif,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku gembira dengan capaian pembangunan rumah subsidi yang terus berjalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan pemerintah masih panjang mengingat puluhan juta rakyat Indonesia belum memiliki rumah layak.

“Hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh. Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah,” ujar Prabowo saat peresmian akad massal 50.030 KPR subsidi dan serah terima kunci di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait beserta seluruh jajaran kabinet terkait untuk bekerja lebih keras dan menjaga kekompakan dalam mencari solusi atas persoalan perumahan nasional.

“Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” tegasnya.