Netral.co.id, Makassar – Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, menghadiri Workshop Penguatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Pemberian Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Regional I, yang digelar di Hotel Gammara, Makassar, Kamis, 7 Juli 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dari 17 provinsi di Indonesia, dan dibuka secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi.

Dalam kegiatan itu, Abdul Hayat mengungkapkan pentingnya sinkronisasi dan sinergitas data dalam mendukung upaya pengendalian dan penurunan stunting di daerah, melalui peran serta penyuluh dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Pilihannya adalah kebersamaan sinergitas, sinkronisasi, mulai data, akurasi data, sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pekerjaan pemberian layanan di masyarakat kita,” jelasnya.

Untuk mewujudkan itu, Abdul Hayat juga memastikan perlunya dukungan dalam bentuk anggaran yang memadai yang kaitannya dengan ‘transfer of knowledge’ pada pendamping melalui pelatihan terlebih dahulu.

Baca Juga: Abdul Hayat Harap Kolaborasi Stakeholder untuk Penurunan Stunting di Sulsel

Sehingga, para pendamping ini dapat memahami persoalan stunting, bagaimana mengedukasi mulai dari kandungan, saat lahir, sampai pada saat tumbuh kembang anak di masyarakat.

Terkait dengan kondisi stunting di Sulsel, Abdul Hayat mengaku prevelensi stunting cenderung menurun. Bahkan, Sulsel menargetkan tahun ini angka stunting berada pada angka 14 persen.

“Kondisi stunting di Sulsel sekarang dari sisi data relatif menurun. Tadinya 30 persen lebih sekarang sudah 27,6 persen. Sedikit lagi kita sudah sama dengan nasional. Nasional 24,6 persen, kita ingin 14 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Teguh Setiabudi saat membuka kegiatan tersebut secara virtual, menyampaikan, persoalan stunting menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Apalagi, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, prevelensi harus diturunkan paling sedikit tiga persen melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

“Ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama, prevelensi harus diturunkan paling sedikit tiga persen melalui intervensi spesifik maupun juga sensitif,” ungkapnya.

Ia pun mengajak kepada semua daerah dan kementerian lembaga yang ada di pusat untuk bersama-sama mendukung dan memberikan intervensi yang dilakukan dengan tepat sasaran, dan dengan dukungan data sasaran yang lebih baik.

Tentu saja, lanjut Teguh, itu perlu didukung dengan anggaran, baik melalui APBN maupun APBD. “Dalam keadaan ini tentu saja kami dari Kemendagri sangat mendorong bagaimana alokasi dana didalam APBD. Ini khususnya untuk fokusnya pada daerah-daerah yang prevelensi stuntingnya cukup tinggi,” pungkasnya.