Jakarta, Netral.co.id – Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto menyoroti keras praktik pembagian bonus di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) meski dalam kondisi merugi.

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan manajemen yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo menegaskan, dirinya telah memerintahkan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk segera melakukan bersih-bersih di jajaran direksi dan komisaris BUMN yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik.

“Kadang-kadang (direksi-komisaris BUMN) nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget ini,” ujar Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional ke-6 PKS di Jakarta, Senin 29 September 2025.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keinginannya agar aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat turut membantu menyelesaikan persoalan di tubuh BUMN.

Meski demikian, Prabowo menyebut akan memberikan waktu dua hingga empat tahun bagi Danatara untuk fokus melakukan perombakan internal.

Ia ingin lembaga tersebut berkonsentrasi pada pengelolaan aset BUMN sehingga dapat memberikan keuntungan optimal bagi negara.

Menurut perhitungannya, perusahaan dengan kinerja bisnis yang sehat seharusnya mampu menghasilkan keuntungan hingga 10 persen dari total aset.

“Jadi dari US$ 1000 miliar (aset Danatara), harusnya negara dapat (keuntungan) US$ 100 miliar tiap tahun,” kata Prabowo.

Dengan sikap tegasnya, Prabowo menekankan pentingnya tata kelola BUMN yang transparan, bersih, dan berorientasi pada kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi para pengelolanya.