Makassar, Netral.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo sejak awal 2025 sejatinya lahir dari niat mulia. Indonesia memang masih berhadapan dengan masalah gizi buruk dan stunting yang mengancam kualitas generasi mendatang. Kehadiran negara melalui penyediaan makanan bergizi bagi jutaan anak sekolah patut diapresiasi.

Namun, realitas di lapangan justru ironi. Alih-alih menyehatkan, program MBG di sejumlah daerah justru memakan korban. Data lembaga pemantau gizi per September 2025 mencatat lebih dari 5.600 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Tragedi ini bukan hanya mencederai fisik anak-anak, tetapi juga melukai kepercayaan publik terhadap program yang digadang-gadang sebagai “investasi masa depan bangsa”.

Masalah utamanya bukan pada ide, melainkan pada eksekusi yang terburu-buru dan minim pengawasan. Distribusi makanan yang tidak higienis, menu yang tidak memenuhi standar gizi, hingga lemahnya kontrol terhadap pemasok lokal menjadi titik rawan. Lebih jauh lagi, kritik mengemuka karena anggaran pendidikan justru terkuras untuk MBG, sementara sektor vital lain seperti kesejahteraan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah terabaikan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berani mengambil langkah korektif. Pertama, hentikan sementara pelaksanaan program di daerah rawan hingga ada jaminan standar keamanan pangan. Kedua, bentuk mekanisme pengawasan independen dengan melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat sipil. Ketiga, fokuskan implementasi bertahap di daerah prioritas, bukan serentak tanpa kesiapan.

Program MBG punya potensi menjadi salah satu terobosan terbesar di bidang kesehatan anak. Tetapi bila dibiarkan berjalan tanpa pembenahan, ia berisiko menjadi bom waktu kesehatan publik.

Kita tentu sepakat, anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi. Tapi yang lebih penting, mereka berhak mendapatkan jaminan bahwa makanan itu aman, sehat, dan tidak mengancam masa depan mereka.