Bantaeng, Netral.co.id – Hari Tani Nasional, yang seharusnya menjadi momentum penghormatan bagi petani sebagai penopang pangan nasional, justru diwarnai ironi di Kabupaten Bantaeng.

Petani setempat masih menghadapi kelangkaan pupuk subsidi yang tak kunjung terselesaikan, mencerminkan lemahnya tata kelola sektor pertanian di daerah.

Ironi semakin terasa ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bantaeng meminta klarifikasi dari Dinas Pertanian terkait krisis pupuk tersebut.

Alih-alih memberi solusi, salah satu pegawai dinas justru menyampaikan jawaban yang dinilai tidak solutif, dengan menyarankan agar petani melakukan “pemupukan secara berimbang dan dengan dosis yang tepat” menggunakan campuran Urea dan NPK.

Pernyataan itu, menurut HMI, tidak hanya mengecewakan tetapi juga memperlihatkan minimnya empati terhadap kondisi riil petani, serta kegagalan memahami akar persoalan.

“Apa gunanya bicara soal dosis dan keseimbangan pemupukan, kalau pupuknya saja tidak bisa diakses oleh petani? Ini bukan sekadar masalah teknis, ini soal janji politik yang dilanggar,” tegas Suhardi Petrus, Ketua Bidang Hubungan Organisasi dan Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bantaeng.

Suhardi menambahkan, pernyataan dari pegawai dinas tersebut justru menunjukkan sikap defensif dan kurang tanggung jawab.

“Pegawai dinas seharusnya berbicara berdasarkan fakta dan tanggung jawab institusional, bukan memberi solusi retoris yang tidak menyentuh persoalan inti.

Ini menandakan lemahnya kepemimpinan teknis dan lemahnya kontrol pemerintah daerah terhadap distribusi pupuk,” jelasnya.

Padahal, dalam masa kampanye lalu, pemerintah daerah menjanjikan jaminan ketersediaan pupuk sebagai program unggulan pertanian.

Namun kenyataannya, janji itu hanya tinggal retorika. Petani kini menanggung beban biaya produksi yang meningkat, sementara ancaman penurunan hasil panen semakin nyata.

Dalam momentum Hari Tani Nasional ini, HMI Cabang Bantaeng menyampaikan tiga tuntutan utama:

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pertanian, termasuk individu yang dinilai gagal memahami dan menangani persoalan pupuk.

Transparansi distribusi pupuk subsidi di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.

Realisasi janji kampanye pemerintah daerah terkait ketahanan pangan dan dukungan nyata bagi petani.

Hari Tani seharusnya menjadi hari perjuangan, bukan hari penuh ironi. Ketika suara petani tidak didengar dan persoalan mereka diremehkan, maka hal itu adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat.