Parepare, Netral.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanjutkan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Parepare.

Dalam forum yang berlangsung interaktif, sejumlah masukan strategis terkait sistem pemilu mengemuka, salah satunya dari akademisi IAIN Parepare, Rusdianto.

Rusdianto menyoroti persoalan teknis yang kerap berulang, seperti keterlambatan penetapan PKPU yang berdampak pada pencairan anggaran.

Ia juga menilai biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih relatif tinggi.

“Konsep surat suara satu lembar bisa menjadi solusi. Semua informasi lengkap tersedia di satu kertas, sehingga masyarakat lebih mudah memilih tanpa harus mencari nama caleg,” ujarnya, Kamis 11 September 2025.

Selain itu, Rusdianto mendorong perbaikan mekanisme kaderisasi calon legislatif. Ia menilai calon anggota DPR RI sebaiknya memiliki pengalaman politik yang memadai, baik melalui DPRD maupun jabatan eksekutif.

“Dengan sistem kaderisasi, kita harapkan anggota dewan dan kepala daerah bukan hanya bermodal finansial, tapi juga punya kapasitas keilmuan dan pengalaman,” tegasnya.

Masukan tersebut mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, yang turut hadir dalam acara.

“Saya sangat mengapresiasi karena usulan ini disertai analisis dan kajian akademik. Ini bisa menjadi landasan penting untuk disuarakan di tingkat pusat,” kata Taufan.

Ia menilai penggunaan satu kertas suara berpotensi mengurangi kebingungan pemilih, sekaligus mengefisiensikan proses pemilu.

“Untuk periodisasi kader partai, saya juga sependapat. Idealnya, kader minimal memiliki lima tahun pengalaman dan melalui jenjang organisasi agar benar-benar siap memimpin,” tambahnya.

Diskusi ini menunjukkan sinergi antara KPU, akademisi, dan anggota legislatif dalam mencari solusi perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

Harapannya, gagasan yang muncul bisa mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.