Jakarta, Netral.co.id – Keheningan sikap Komisi III DPR RI pasca gelombang demonstrasi menolak tunjangan fantastis bagi legislator menuai sorotan. Komposisi anggota yang didominasi praktisi hukum dan mantan aparat penegak hukum dianggap belum cukup menopang kinerja komisi tersebut.

Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menilai kehadiran advokat maupun mantan aparat di tubuh Komisi III sudah baik, tetapi masih menyisakan kekurangan. Menurutnya, DPR membutuhkan lebih banyak legislator berlatar belakang akademisi atau ilmuwan hukum.

“Komisi III banyak yang advokat dan mantan APH, itu baik. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah anggota dengan latar ilmuwan hukum. Sayangnya, mereka jarang ada di DPR,” ujar Chairul di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Chairul juga menyinggung sikap Komisi III DPR yang dinilai pasif menanggapi kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, usai terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi. Ia mencoba berprasangka baik, menyebut DPR tengah fokus menyerap aspirasi publik dan merumuskan kebijakan penyelesaian.

“Saya kira DPR masih fokus pada aspirasi pendemo dan kebijakan penenuhannya. Belum waktunya Komisi III menanggapi. Apalagi pimpinan DPR, Ibu Puan Maharani, sudah merespons langsung peristiwa itu,” katanya.

Sebelumnya, sorotan publik juga tertuju pada Ahmad Sahroni, anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem. Politikus yang dikenal sebagai “crazy rich Tanjung Priok” itu sempat menuai kecaman setelah menyebut pihak yang mengusulkan pembubaran DPR sebagai “tolol”. Rumahnya bahkan dijarah massa, dan ia diduga meninggalkan Tanah Air di tengah gelombang aksi.

Sahroni, yang juga seorang pengusaha dengan kekayaan mencapai Rp300 miliar, sempat dimutasi ke Komisi I DPR sebelum akhirnya dinonaktifkan. Hobinya mengoleksi figur superhero bernilai fantastis turut menambah sorotan publik terhadap dirinya.