Jakarta, Netral.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga ibu kota untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mengatasi tingginya angka pengangguran.

Namun, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana dengan janji kampanye Pramono yang sebelumnya berkomitmen membuka 500 ribu lapangan kerja di Jakarta?

Dalam pernyataannya, Pramono menyebut pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan solusi realistis, sambil menyiapkan pelatihan bahasa asing agar warga siap bekerja di berbagai negara tujuan.

“Saya sungguh-sungguh mendorong agar warga bekerja di luar negeri dengan memberikan fasilitas pelatihan bahasa asing,” ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Pernyataan itu kontras dengan janji politiknya saat kampanye Pilgub 2024, ketika ia berkomitmen menciptakan setengah juta lapangan kerja baru di Jakarta. Alih-alih memperbanyak pekerjaan di dalam negeri, kini Pemprov justru mengarahkan warganya mencari penghidupan di luar negeri.

Pramono mengatakan pemerintah provinsi akan memperluas kursus bahasa Jepang, Korea, Mandarin, hingga Arab sebagai bekal bagi calon pekerja migran.

Selain itu, Pemprov DKI juga menggelar 21 pameran bursa kerja (job fair) sepanjang 2025, dengan 13 kegiatan telah berlangsung hingga Agustus.

“Saat ini sudah 13 kali job fair digelar, hasilnya mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia,” katanya.

Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Februari 2025 mencatat angkatan kerja mencapai 5,47 juta orang, naik 41,62 ribu dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru meningkat menjadi 6,18 persen.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya: apakah janji membuka 500 ribu lapangan kerja hanya sekadar retorika kampanye? Ataukah dorongan menjadi pekerja migran justru pengakuan bahwa target tersebut tidak realistis?

Saat kampanye, Pramono pernah menegaskan komitmennya membuka 500 ribu lapangan kerja baru dengan alasan jumlah pengangguran di Jakarta kala itu mencapai 354 ribu orang, ditambah 52 ribu korban PHK hingga Oktober 2024.