Jakarta, Netral.co.id – Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan menuai sorotan publik. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai keputusan Megawati Soekarnoputri ini menjadi bukti bahwa Hasto adalah sosok spesial di mata Ketua Umum PDIP tersebut.

Terlebih, Hasto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini menandakan bahwa Hasto Kristiyanto memang punya posisi spesial di mata Ibu Megawati,” kata Fadhli, Rabu (20/8/2025).

Selain faktor kedekatan personal, Fadhli menduga Megawati juga mempertimbangkan kemampuan Hasto dalam mengonsolidasikan internal partai. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat dua faksi besar di tubuh PDIP, yakni kelompok Puan Maharani dan Prananda Prabowo (Mas Nanan).

“Sebelum Hasto diumumkan, Puan sempat menyampaikan kepada publik agar menunggu kejutan soal sekjen. Tapi ternyata Megawati tetap memilih Hasto. Bisa saja Puan tidak menginginkan Hasto, tetapi Mas Nanan dan Ibu Mega justru mendukungnya,” jelas Fadhli.

Meski Hasto memiliki rekam jejak kasus korupsi, Fadhli menilai hal itu tidak akan banyak berpengaruh pada basis pemilih PDIP. Ia menyebut loyalitas kader dan simpatisan banteng moncong putih cukup kuat. “Kita bisa lihat contoh Rokhmin Dahuri yang pernah terjerat kasus bansos di era SBY, tetapi tetap terpilih sebagai anggota DPR. Hal serupa bisa saja berlaku bagi Hasto,” ucapnya.

Namun, Fadhli menilai PDIP berpotensi kehilangan sebagian pemilih dari kalangan menengah, meski jumlahnya diperkirakan tak lebih dari 10 persen. Sementara itu, alasan lain Megawati mempertahankan Hasto diyakini karena kinerjanya dalam menjaga stabilitas suara PDIP di beberapa pemilu terakhir.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi, Andreas Hugo Pareira, mengonfirmasi bahwa Megawati resmi melantik Hasto sebagai Sekjen usai Kongres di Bali. “Sudah ada pelantikan. Sekjen (yang ditunjuk adalah) Pak Hasto,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Megawati. Ia berharap Hasto mampu memperkuat konsolidasi partai menghadapi agenda politik ke depan. “Yang kami harapkan PDIP semakin solid, bisa memperbaiki kesalahan, dan kembali dipercaya rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025).