Makassar, Netral.co.id – Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini kembali dihadapkan pada dinamika politik dan ekonomi yang menguras energi rakyat. Upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia (Gibran Rakabuming Raka) yang sempat ramai diperbincangkan akhirnya gagal dalam mekanisme konstitusi. Kegagalan ini menegaskan betapa proses politik masih didominasi kepentingan elit, sementara suara rakyat tidak menjadi prioritas utama.

Aladin, Aktivis Makassar sekaligus pendiri Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI), menyampaikan sikap kritis terhadap situasi ini. Menurutnya, kegagalan pemakzulan hanyalah puncak gunung es dari masalah besar yang sedang menimpa rakyat Indonesia.

“Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi untuk menyejahterakan rakyat. Namun kenyataannya, elit politik sibuk mempertahankan posisi, sementara masyarakat semakin dihimpit oleh kebijakan pajak yang tidak adil. Rakyatlah yang menjadi korban dari permainan politik dan kegagalan negara mengelola keuangan publik,”tegas Aladin dalam keterangannya di Makassar, Minggu (17/8/2025).

Lebih lanjut, Aladin menekankan bahwa kebijakan fiskal yang ada semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Pajak yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan layanan publik yang memadai menjadi bukti nyata ketidakadilan ekonomi di negeri ini.

“Indonesia tidak boleh hanya besar dalam usia, tetapi juga harus matang dalam menghadirkan keadilan sosial. Jangan biarkan rakyat menjadi penonton di tengah panggung demokrasi. Keadilan fiskal adalah syarat mutlak agar bangsa ini tidak kian gelap,” tambahnya.

Aladin menyerukan agar pemerintah dan lembaga negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Ia menegaskan bahwa rakyat menuntut keadilan, bukan sekadar janji.

Dengan semangat kemerdekaan ke-80 tahun, Aladin mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperjuangkan demokrasi yang substansial, adil, dan berpihak pada rakyat.