Jakarta, Netral.co.id – Hampir sebulan kosong sejak ditinggal purnatugas Komjen Ahmad Dofiri, jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) hingga kini belum terisi. Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai lambatnya pengisian posisi tersebut disebabkan tarik-menarik kepentingan di lingkar kekuasaan.

“Kapolri Listyo Sigit adalah produk pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo. Sementara saat ini Presiden adalah Prabowo Subianto. Ini menimbulkan dua kutub kekuasaan dalam pengambilan keputusan,” kata Fadhli, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Fadhli, jika Kapolri sepenuhnya tegak lurus kepada Presiden Prabowo, maka pengisian jabatan Wakapolri seharusnya tidak memakan waktu selama ini. Ia bahkan memperingatkan bahwa sikap gamang Kapolri dalam membaca arah kekuasaan bisa menimbulkan risiko politik yang lebih besar.

“Secara de facto dan de jure Presiden adalah Prabowo. Tapi kalau Kapolri masih memposisikan secara de jure adalah Jokowi, itu bisa berbahaya,” tegasnya.

Desak Kapolri Segera Ajukan Nama

Fadhli mendesak agar nama-nama calon Wakapolri yang sudah dikantongi Kapolri segera diajukan kepada Presiden Prabowo.

“Wakapolri harus seirama dengan Kapolri, membantu dalam tugas-tugas harian di Mabes Polri dan jajaran, serta menjalankan perintah khusus dari Kapolri sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pasca-Reformasi, Wakapolri cenderung berperan dalam urusan internal institusi, sementara Kapolri lebih dominan tampil untuk urusan eksternal dan komunikasi publik.

Situasi yang Tak Ideal

Kekosongan kursi Wakapolri dalam waktu cukup lama disebut sebagai kondisi yang tak ideal, mengingat pentingnya posisi tersebut dalam menjaga stabilitas operasional dan manajerial institusi Polri.

“Wakapolri itu tangan kanan Kapolri dalam mengendalikan semua satuan staf. Kalau kosong, tentu membuat ritme kerja di Mabes tidak maksimal,” tambahnya.