Pangkep, Netral.co.id, – Pemkab Pangkep dan BPN Pangkep terus berupaya mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.

Pemkab Pangkep dan BPN hadirkan aplikasi Loket untuk tanah rakyat (Lontara) .

Keseriusan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab Pangkep dan BPN. Surat PKS ditandatangani Bupati Pangkep dan Kepala BPN, di rujab bupati Pangkep, Rabu 9 Juli 2025.

Selain PKs aplikasi Lontara, kegiatan dirangkaian penyerahan sertifikat tanah sekolah rakyat dan redistribusi tanah.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau hadirnya aplikasi Lontara, sertifikat tanah sekolah rakyat bukti keseriusan pemda Pangkep jalankan program sekolah rakyat dari Presiden Prabowo.

“Kita harapkan sekolah rakyat, anak-anak juga akan ditempa kepribadiannya. Salah satu programnya, mengubah pola pikir dan alumninya punya kemampuan, ” katanya.

Kepala BPN Pangkep, Aksara Alif Raja menyampaikan Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan dalam hal mempercepat pelayanan pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah.
‎
“Lontara adalah pelayanan, Supaya mengurangi biaya masyarakat, baik di daerah pelosok maupun daerah kepulauan. Padahal bisa diurus lebih awal di kantor desa. Masyarakat Tidak perlu bolak-balik ke BPN. Efisiensi waktu dan biaya, ” katanya.

“Sertifikat sekolah rakyat, program strategis bapak Presiden yang diterjemahkan oleh bupati dan kami. Tadinya minta 7 hari, tapi kami selesaikan 3 hari. Itu yang kami serahkan, ” jelasnya. (*)