Makassar Jadi Titik Strategis Pengawasan Laut ALKI II, Bakamla RI Bangun Stasiun NMSS

Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan kerja tim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam rangka membahas rencana pembangunan Stasiun *National Maritime Security System* (NMSS), Jumat (18/7/2025). Pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin dan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ibu Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, menerima kunjungan kerja dari tim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). (Foto: Netral.co.id)

Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan kerja tim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam rangka membahas rencana pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS), Jumat (18/7/2025). Pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin dan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.

Pembangunan Stasiun NMSS dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan laut nasional, khususnya di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi perairan Makassar. Rencana ini disebut sebagai agenda strategis Bakamla yang telah dimatangkan sejak tahun 2020.

“Tujuan kami membangun stasiun ini adalah untuk meningkatkan pengamanan dan keselamatan maritim di wilayah Makassar,” ujar Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sigit, keberadaan stasiun ini akan memperkuat posisi Makassar sebagai simpul pertahanan maritim nasional. Dengan perangkat teknologi canggih seperti radar, kamera jarak jauh (long-range camera), kristal eyes, dan sensor pendeteksi dini lainnya, pengawasan laut akan lebih optimal, terutama dalam mencegah penyelundupan, kecelakaan laut, dan pelanggaran hukum lainnya.

Ia menambahkan, proses kerja sama peminjaman lahan untuk pembangunan stasiun ini telah dilakukan sejak 2022 dan saat ini tengah memasuki tahap perencanaan pembangunan. Untuk itu, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar dinilai sangat krusial.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungan terhadap rencana Bakamla, seraya menekankan pentingnya kajian mendalam agar proyek tersebut tidak tumpang tindih dengan program strategis Pemkot.

“Kami tentu mendukung penuh, apalagi ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan wilayah laut. Tapi kita juga perlu perencanaan yang terintegrasi agar tidak mengganggu proyek strategis lain yang sedang berjalan,” ungkap Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti pentingnya tata kelola aset yang kuat sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa setiap proyek harus berpijak pada prinsip kepastian hukum dan perencanaan yang matang.

“Pengelolaan aset menjadi perhatian serius kami. Semua pembangunan ke depan harus didasarkan pada regulasi dan rencana induk yang jelas,” tegasnya.

Salah satu wilayah yang kini menjadi fokus Pemkot adalah kawasan Untia, yang tengah disiapkan sebagai pusat pengembangan strategis. Untuk itu, semua rencana pembangunan, termasuk proyek NMSS, harus dikaji secara menyeluruh agar saling mendukung.

“Kami tengah mendorong pembangunan jangka panjang di Untia. Maka penting semua pihak duduk bersama, menyelaraskan rencana agar tidak saling berbenturan,” tambah Munafri.

Ia juga mengajak semua pihak, termasuk lembaga vertikal dan mitra strategis, untuk membangun komunikasi yang terbuka dan intensif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan koordinasi yang baik, menurutnya, solusi bersama akan lebih mudah dicapai.

Comment