Jakarta, Netral.co.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengkritisi kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diluncurkan pemerintah pada 5 Juni 2025.

Menurutnya, program ini belum menyentuh seluruh kalangan pekerja karena hanya diperuntukkan bagi mereka yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ristadi menyesalkan masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Hal ini, menurutnya, berdampak pada ketidakmerataan penerima manfaat BSU.

“Pekerja yang tidak terdaftar di BPJS otomatis tidak mendapatkan subsidi ini,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat, 30 Mei 2025.

BSU merupakan bagian dari paket insentif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk guru honorer.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Ajukan 10 Output Prioritas di Bappenas RI

Selain subsidi upah, pemerintah juga merancang berbagai bantuan lain seperti distribusi kartu sembako dan bantuan pangan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Juni–Juli 2025.

Di sektor ketenagakerjaan, insentif tambahan berupa perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga disiapkan bagi industri padat karya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa serangkaian insentif tersebut bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5 persen pada kuartal II 2025.

“Fokusnya tidak hanya pada daya beli masyarakat, tapi juga mendukung berbagai aspek konsumsi untuk menopang pertumbuhan,” ungkapnya, Senin, 26 Mei 2025.

Ia menambahkan, momentum seperti Hari Raya Idul Fitri yang sebelumnya menjadi pendorong konsumsi kini telah bergeser ke awal kuartal II. Oleh karena itu, liburan sekolah dimanfaatkan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi.