Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, melontarkan peringatan keras kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait potensi penyalahgunaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai “panti jabatan” bagi tim sukses kepala daerah.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), Rifqi menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan tempat balas budi politik.

“Kita ingin menjadikan BUMD ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah, bukan malah menjadi bagian dari penggunaan dana APBD untuk menampung para tim sukses gubernur, bupati, atau wali kota,” tegas Rifqi.

Baca Juga: Tegur Direksi, Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup Bersama BPI Danantara

Ia mengungkapkan kekhawatirannya soal ketimpangan antara biaya operasional BUMD yang dibebankan dari APBD dengan hasil atau profit yang diperoleh. Menurutnya, penempatan orang-orang tak kompeten di posisi strategis hanya akan memperburuk performa BUMD.

“Nanti direksi, dewan pengawas, hingga komisarisnya diisi tim sukses, tapi BUMD-nya mandek. Antara cost dan benefit tidak sinkron,” kritiknya.

Karena itu, Rifqi mendesak Kemendagri untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD di seluruh Indonesia. Ia bahkan mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal khusus yang menangani pengawasan dan pembinaan BUMD.

Baca Juga: Pasca RUU TNI dan Polri, Kini DPR Ancam Kebebasan Pers

“Kami ingin ada Dirjen Pengawasan dan Pembinaan BUMD supaya lebih terstruktur dalam pembenahan,” tambahnya.

Lebih jauh, Rifqi juga mendorong penguatan BUMD yang sehat dengan skema holding, agar dapat membantu daerah-daerah lain yang potensial tetapi belum kuat dalam mengelola sumber daya ekonomi.