Jakarta, Netral.co.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan agar aparat kepolisian segera menangkap pelaku penjualan sapi hibah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang dianggap mencoreng program bantuan pemerintah untuk petani dan peternak.

“Oh, harus ditindak, sampaikan harus ditindak,” kata Amran kepada wartawan di sela Rapat Koordinasi Nasional bersama 5.000 penyuluh pertanian di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi laporan tentang TM (42), seorang karyawan swasta asal Dukuh Kasak, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan hibah 20 ekor sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian.

Baca Juga: Mentan Amran Bangun Sekolah Unggulan KKSS

Modus yang digunakan TM adalah memalsukan dokumen hibah dan merekayasa keberadaan kelompok ternak fiktif. Setelah menerima bantuan, 11 ekor sapi diduga dijual, tujuh ekor disewakan, dan dua ekor lainnya dilaporkan mati.

Mentan menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius yang harus segera ditindak tanpa menunggu proses panjang.

“Itu di tingkat kabupaten kan? Iya, ditindaki. Nanti aku minta Dirjennya telpon Polres,” tegas Amran, merujuk pada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda.

Baca Juga: Presiden Prabowo Kenalkan Mentan Amran ke Raja Yordania

Amran menambahkan, ketegasan diperlukan untuk memberikan efek jera serta mencegah penyalahgunaan bantuan pemerintah di daerah lain.

“Polresnya tangkap titik. Tidak usah pengawasan, ditangkap dulu. Nanti diselesaikan, karena kalau ada kasus begitu harus ditindaki,” tegasnya.

Langkah Tegas untuk Jaga Kepercayaan

Mentan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pertanian nasional. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

Baca Juga: Mentan Amran Pastikan Produksi Padi Nasional Meningkat di 2025

Kementerian Pertanian telah menginstruksikan Ditjen PKH untuk berkoordinasi dengan Polres Karanganyar agar proses hukum terhadap pelaku dapat segera berjalan.