Makassar, Netral.co.id – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri Rapat Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin 17 Maret 2025.

Rapat ini dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala OJK Sulselbar, Mochammad Muchlasin, oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi percepatan akses keuangan di Sulawesi Selatan agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pentingnya pemanfaatan belanja daerah melalui sistem e-katalog, terutama karena e-katalog V6 masih belum lengkap.

“Kami imbau agar pemerintah daerah tetap menggunakan e-katalog V5 untuk kemudahan transaksi belanja, termasuk makan minum. Selain itu, efisiensi anggaran harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 5,02 persen pada 2024, menempatkan provinsi ini di peringkat ke-14 secara nasional.

Baca Juga : penghargaan tim TPAD Provinsi Sulsel

“Koordinasi TPAKD ini akan menentukan arah pembangunan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam lima hingga 10 tahun ke depan. OJK berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” tambahnya.

Kepala OJK Sulselbar, Mochammad Muchlasin, dalam laporannya menyampaikan bahwa sektor perbankan Sulsel masih didominasi oleh usaha konvensional, dengan total aset mencapai Rp183,57 triliun, dana pihak ketiga Rp122,84 triliun, dan kredit Rp149,60 triliun.

Selain itu, pasar modal di Sulsel menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan peningkatan jumlah investor reksa dana mencapai 382.599 SID. Nilai transaksi saham di Sulsel hingga Desember 2024 mencapai Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibanding 2023.

Meski demikian, OJK mencatat adanya kontraksi pada total pembiayaan modal ventura, meskipun sektor perusahaan pembiayaan, fintech P2P lending, dan pegadaian masih menunjukkan kinerja positif.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa langkah-langkah yang dibahas dalam rapat sejalan dengan upaya Pemkab Bone dalam menekan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja daerah.

“Keterbatasan ruang fiskal bukan alasan untuk tidak berinovasi. Pemda harus menetapkan skala prioritas agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam program percepatan akses keuangan,” ujar Andi Akmal.

Ia juga menyoroti peran TPAKD sebagai penggerak utama dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

“Peran TPAKD sangat strategis dalam membuka akses keuangan yang lebih luas di daerah. Ini adalah langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone,” tuturnya.

Andi Akmal menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Bone tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan memerlukan kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.

“Tugas besar ini hanya bisa kita capai dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat,” pungkasnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Sulsel, Pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel, para Bupati/Wali Kota se-Sulsel, serta berbagai pihak terkait lainnya.