NETRAL.CO.ID, – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai korupsi dan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini hanya jadi bahan tontonan dan di komentari.

Cuitan Fahri Hamzah melalui akun twitternya entah dialamatkan untuk institusi apa di negeri ini.

Pun demikian sesuai aturan dan ketentuan berlaku untuk penyelewengan anggaran alias korupsi dan perbuatan yang merugikan negara serta instansi tertentu merupakan tugas kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat di lingkup pemerintahan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Bersama Kejati Sulsel, KPK dan TNI-Polri, BKAD Lakukan Penertiban Aset di Bulukumba

Namun, jika statement soal “ditonton lalu dikomentari” bisa saja warga dunia media sosial atau para wakil rakyat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bila dibedah lebih lanjut soal cuitan “setiap awal bulan dapat gaji sedap” maka hampir pasti cuitan ini dialamatkan di salah satu instansi aparat penegak hukum (APH) di negeri ini.

“Perpecahan ditonton lalu dikomentari, korupsi ditonton lalu dikomentari, Setiap awal bulan dapat gaji. sedap! Quiz: Jenis pekerjaan apakah ini? (yang komen dapat senyum ),” demikian cuitan Fahri Hamzah melalui akun twitternya.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Dirjen Kemendag RI Jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng

Tak tanggung-tanggung, Fahri Hamzah persoalkan kenapa para pemimpin masih berkantor. Harusnya, pihak terkait mengakui bahwa sudah tidak sanggup menjalankan amanah baik sebagai birokrat maupun sebagai APH.

“Jika para pemimpin tidak mengerti cara menghentikan perpecahan dan korupsi seperti yang mereka sebut berarti sebenarnya dia sudah tidak sanggup bekerja. Terus kenapa masih ngantor?,” tegas Fahri Hamzah.