NETRAL.CO.ID, BANTAENG, – Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantaeng, dr. Andi Ihsan mengajak seluruh stakeholder dikut berdonasi untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan.

Menurut, dr. Andi Ihsan inovasi donasi tunggakan BPJS Kesehatan ini muncul karena adanya persoalan pembayaran di kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dengan hadirnya donasi gendong beras ini, kata Ihsan, diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut.

“Jadi kami berharap dukungan dari semua elemen untuk mendukung gerakan donasinya untuk menuntaskan persoalan masyarakat kita, agar mereka mendapat pelayanan kesehatan,” ungkap Ihsan melalui rilisnya, Senin 21 Maret 2022.

Ihsan mengaku, donasi ini akan dikelola oleh tim Dinkes Bantaeng bersama BPJS Kesehatan. Para donatur, katanya, boleh dari pihak mana saja.

“Siapa pun bisa bisa (berdonasi), baik dari unsur swasta, SKPD, teman-teman sejawat dokter, siapapun dan ini kita punya rekening khusus yang akan dikelola oleh Dinas Kesehatan yang akan dikelola bersama-sama dengan teman-teman BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba, Andi Rismaniswati Syaiful mengatakan, Bantaeng adalah salah satu daerah dengan tingkat kepesertaan di Bantaeng yang mencapai 96 persen. Dia menyebut, Bantaeng menjadi daerah tertinggi kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulsel.

“Kita tidak perlu lagi menunggu 2024 untuk mencapai target kami. Sekarang, target itu sudah tercapai,” kata Andi Rismaniswati.

Ia mengaku, inovasi ini sejalan dengan apa yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba sejak 3 tahun terakhir, yakni penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Program (donasi) ini sudah ada sejak 2019 (di lingkup pegawai BPJS Kesehatan), tetapi yang membedakan di Bantaeng adalah adanya keterlibatan pemerintah secara langsung,” ujar Andi Rismaniswati.

Ia menjabarkan, dalam inovasi Gerakan Donasi Ringankan Beban Iuran BPJS atau Gendong Beras ini, Pemda Bantaeng dalam hal ini Dinkes setempat, melakukan penggalangan dana dari berbagai pihak untuk urunan membantu masyarakat prasejahtera.

“Pemda Bantaeng nanti akan melakukan penggalangan dana dari seluruh segmen yang ada, seperti badan usaha baik BUMN atau BUMD yang memang punya anggaran untuk itu, kemudian lembaga-lembaga yang ada seperti Keagamaan, kemudian organisasi, bahkan instansi-instansi juga disilakan, perorangan pun silakan dan nanti pemerintah akan membuat suatu rekening,” jelasnya.

Sejauh ini berdasarkan data yang ada, kata dia, ada sekitar 3000 lebih masyarakat Bantaeng kepesertaan JKN PBPU Mandiri tidak bisa mengakses layanan. Penyebabnya yakni persoalan ketidak mampuannya dalam melunasi tunggakan. Sehingga kerja sama itu diharap mampu menekan jumlah masyarakat yang belum lunasi iuran BPJS kesehatannya.

“Memang kita melihat ada sekitar 3000 lebih masyarakat Bantaeng yang kartunya tidak aktif karena ada tunggakannya dan Inilah kita akan bantu oleh pemerintah daerah,” jelas Rismaniswati.