Netral.co.id, Jakarta, – Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp175,36 triliun dalam kurun waktu 12 tahun untuk mendukung rumah subsidi agar bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, rumah layak adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bermartabat. Masyarakat berpenghasilan rendah dalam menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Rp175,36 triliun dana APBN (2010-2022) memberikan dukungan akses perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” tulisnya di akun instagram @smindrawati, Sabtu 14 januari 2023.

Anggaran tersebut, dijelaskan Sri Mulyani mengalir ke Kementerian PUPR, PT SMF, dan Bank BTN serta Perumnas yang fokus pada perumahan untuk masyarakat.

Peruntukan Anggaran:

– Rp32,2 triliun anggaran Kementerian PUPR telah membangun atau memperbaiki 1,14 juta rumah

– Rp79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan 1,17 juta rumah masyarakat berpendapatan rendah

– Rp7,8 triliun penanaman modal di PT SMF untuk pembiayaan 421.650 rumah

– Tambahan modal ke Bank BTN Rp2,48 triliun (2022) dan Perum Perumnas Rp1,57 triliun (2022), serta Bank Tanah Rp1,5 triliun (2021 dan 2022) agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat.

“Pemerintah juga memberikan subsidi rumah dan bantuan uang muka untuk masyarakat berpendapatan rendah,” terang Sri Mulyani.

Untuk subsidi bantuan uang muka Rp774 miliar per tahun buat 186.174 MBR per tahun. Sedangkan anggaran subsidi selisih bunga Rp2,57 triliun pada 2022 untuk 769.903 rumah MBR.

Menurutnya, pembangunan perumahan memberikan dampak pengganda ekonomi luar biasa, menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM.

“APBN-pajak Anda adalah alat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lemah dibantu, rakyat yang kuat membantu dengan membayar pajak. Inilah Gotong Royong!” imbuhnya.